Operasi Zebra 2025 Dimulai: Jadwal, Wilayah, dan Pelanggaran yang Diincar Polisi

Operasi Zebra 2025 telah resmi dimulai pada hari Senin, 17 November 2025, dan akan berlangsung selama dua pekan penuh. Penindakan dan edukasi akan dilaksanakan secara intensif hingga tanggal 30 November 2025. Durasi 14 hari ini merupakan standar pelaksanaan operasi zebra yang konsisten dilakukan oleh Korlantas Polri setiap tahunnya.

Pelaksanaan operasi ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah hukum Indonesia, mulai dari tingkat Kepolisian Daerah (Polda) hingga Kepolisian Resor (Polres) dan Kepolisian Resor Kota (Polresta). Setiap daerah akan menyesuaikan target dan fokus penindakan berdasarkan analisis kondisi lalu lintas di wilayah masing-masing.

Masyarakat diharapkan untuk selalu mematuhi peraturan lalu lintas selama periode ini dan seterusnya. Mengingat operasi ini merupakan upaya preventif dan represif untuk menjaga keselamatan bersama di jalan raya.

Fokus operasi kali ini lebih banyak pada penindakan preemtif dan preventif, masing-masing porsinya 40 persen. Sementara penegakan hukum dengan tilang hanya sekitar 20 persen.

“Pelanggaran yang disasar itu pelanggaran kasat mata yang berpotensi terhadap kecelakaan lalu lintas. Misalnya penggunaan helm, juga knalpot-knalpot yang tidak sesuai dengan standar. Diantaranya Itu yang kita sasar," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Komarudin dalam keterangannya, Kamis (13/11/2025).

Operasi Zebra 2025 dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, mencakup berbagai provinsi dan kota besar. Setiap Polda memiliki nama operasi tersendiri yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Beberapa wilayah yang menjadi fokus utama dan telah mengumumkan nama operasinya antara lain:

• DKI Jakarta dan Sekitarnya: Dikenal sebagai Operasi Zebra Jaya 2025, meliputi wilayah hukum Polda Metro Jaya seperti Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebanyak 2.939 personel gabungan dikerahkan untuk operasi ini.
• Yogyakarta: Menggelar Operasi Zebra Progo 2025.
• Jambi: Melaksanakan Operasi Zebra Siginjai 2025 di seluruh wilayah Polda Jambi, termasuk Kota Jambi, Muaro Jambi, Batang Hari, Sarolangun, Merangin, Tebo, Bungo, Kerinci, Kota Sungai Penuh, Tanjung Jabung Timur, dan Tanjung Jabung Barat.
• Bangka Belitung: Dikenal sebagai Operasi Zebra Menumbing 2025, dengan pengerahan 343 personel gabungan.
• Sumatera Selatan: Menggelar Operasi Zebra Musi 2025.
• Jawa Barat: Melaksanakan Operasi Zebra di wilayah Jabar.
• Jawa Tengah: Dikenal sebagai Operasi Zebra Candi 2025.
• Jawa Timur: Dikenal sebagai Operasi Zebra Semeru 2025.
• Sulawesi Utara: Menggelar Operasi Zebra Samrat 2025.
• Banten: Melaksanakan Operasi Zebra Maung Banten 2025.

Operasi Zebra 2025 memiliki beberapa tujuan fundamental yang berorientasi pada peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas) di seluruh Indonesia. Ini merupakan landasan dari setiap operasi lalu lintas yang digelar oleh Korlantas Polri.

Selain itu, operasi ini berfungsi sebagai persiapan penting menjelang Operasi Lilin, yaitu operasi pengamanan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Dengan menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib sebelum periode liburan, diharapkan dapat mengurangi potensi kemacetan dan kecelakaan saat puncak arus mudik dan balik.

“Jadi Operasi Zebra ini merupakan operasi cipta kondisi menjelang Nataru, menjelang operasi Nataru," kata Komarudin.

Pelaksanaan Operasi Zebra 2025 juga didasarkan pada analisis dan evaluasi (analev) lalu lintas tiga bulan terakhir, menargetkan tren pelanggaran tinggi dan kerawanan kecelakaan. Operasi ini juga menanggapi fenomena spesifik seperti penertiban balap liar yang marak serta perlindungan pejalan kaki sebagai pengguna jalan paling rentan. Pendekatan humanis, teguran simpatik, dan edukasi juga menjadi bagian integral dari operasi ini untuk membangun kesadaran masyarakat.

Dalam Operasi Zebra 2025, Korlantas Polri telah menetapkan sejumlah jenis pelanggaran yang menjadi sasaran utama penindakan. Pelanggaran-pelanggaran ini dipilih karena memiliki risiko tinggi menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau mengganggu ketertiban umum. Masyarakat diimbau untuk memahami dan menghindari jenis pelanggaran ini demi keselamatan bersama.

Pelanggaran yang menjadi fokus meliputi:

1. Penggunaan Ponsel Saat Berkendara: Mengemudi sambil menggunakan ponsel dapat mengurangi fokus dan reaksi pengemudi secara drastis.
2. Pengendara di Bawah Umur: Penindakan terhadap pengemudi yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) atau tidak memenuhi syarat usia.
3. Tidak Menggunakan Helm SNI atau Sabuk Pengaman: Helm dan sabuk pengaman adalah alat pelindung vital yang dapat mengurangi risiko cedera serius saat terjadi kecelakaan.
4. Berkendara di Bawah Pengaruh Alkohol: Mengemudi dalam kondisi mabuk sangat berbahaya karena dapat mengganggu koordinasi dan penilaian.
5. Melawan Arus: Pelanggaran ini sangat berisiko tinggi menyebabkan tabrakan frontal dan seringkali berakibat fatal.
6. Melebihi Batas Kecepatan: Kecepatan yang berlebihan merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang parah.
7. Kendaraan Tanpa Kelengkapan Surat Resmi: Seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau SIM yang tidak berlaku.
8. Penggunaan Pelat Nomor Tidak Sesuai Aturan: Termasuk pelat palsu, modifikasi, atau penyalahgunaan pelat diplomatik/TNI-Polri.
9. Balap Liar: Kegiatan ini sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.
10. Melanggar Rambu, Marka Jalan, atau Lampu Lalu Lintas: Termasuk menerobos lampu merah atau tidak mematuhi rambu larangan.

Selain itu, meskipun lebih sering menjadi fokus Operasi Patuh, kendaraan overload dan overdimension juga tetap menjadi perhatian dalam upaya penertiban lalu lintas secara keseluruhan. Penindakan akan dilakukan secara tegas namun humanis, dengan tujuan utama menciptakan kesadaran dan kepatuhan.

Dalam pelaksanaannya, Operasi Zebra 2025 akan mengintegrasikan teknologi modern dengan pendekatan humanis. Sistem penindakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) akan dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui kamera ETLE statis maupun mobile. Hal ini memungkinkan penindakan pelanggaran dapat dilakukan secara objektif dan efisien, mengurangi interaksi langsung yang berpotensi menimbulkan praktik tidak terpuji.

Selain penindakan, Korlantas Polri juga menekankan pentingnya pembinaan dan edukasi kepada pengendara. Kepala Bagian Operasi (Kabag Ops) Korlantas Polri Kombes Pol Aries Syahbudin menyatakan bahwa operasi ini bersifat mandiri kewilayahan. Artinya, pelaksanaan dan target sasarannya akan menyesuaikan kondisi serta karakteristik lalu lintas di masing-masing wilayah hukum.

Pendekatan humanis tetap menjadi garis kebijakan Korlantas, termasuk melalui teguran simpatik dan upaya edukasi kepada masyarakat. Tujuannya bukan semata-mata untuk menindak, melainkan untuk membangun kesadaran kolektif agar masyarakat lebih tertib dan selamat di jalan raya.

Dengan demikian, Operasi Zebra 2025 diharapkan tidak hanya menjadi momen penegakan hukum, tetapi juga katalisator perubahan perilaku positif dalam berlalu lintas.